Sejarah

Sebelum abad ke-17, wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Bongo terbagi menjadi dua kawasan: Tapa Modelo di dataran tinggi (sekarang Desa Buhudaa) dan Huota/Huwata di dataran rendah (kini Dusun Timur, Tengah, dan Barat).

Masyarakat saat itu hidup dari bertani, menjunjung tinggi adat istiadat, dan menjalankan kehidupan berlandaskan ajaran Islam.

Pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial berada di Tudulio (dataran tinggi), di mana tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memegang peranan penting. Salah satu tokoh berpengaruh kala itu adalah Hilalumo Amay.

Pada tahun 1750, Raja Tamalate dari Kerajaan Gorontalo mengunjungi Tapa Modelo dan mengadakan pertemuan dengan para tokoh setempat.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa Tapa Modelo dan Tapa Huota menjadi bagian dari Kerajaan Gorontalo dengan nama Bubohu, dipimpin oleh Hilalumo Amay sebagai raja.

Wilayah kekuasaan membentang dari Tanjung Olimeala di barat hingga Hulipilo/Huntingo di timur, dengan adat Gorontalo sebagai hukum yang berlaku. Sebagai tanda persahabatan, Raja Tamalate menanam kelapa (bongo) di Tudulio—yang kelak menjadi simbol penting bagi desa ini.

Masa kolonial Belanda (1873–1886) membawa perubahan besar. Melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1889, kekuasaan raja dihapus, arsip sejarah dirampas, dan rumah-rumah di Tudulio dibongkar.

Masyarakat Bubohu pun menyebar ke berbagai wilayah di Gorontalo. Pembagian administratif kolonial terus berubah hingga akhirnya, pada 1902, Bubohu menjadi satu kampung yang dipimpin kepala kampung.

Pada 1973, nama kampung diubah menjadi Bongo. Keputusan ini diambil karena kelapa peninggalan sejarah telah berkembang menjadi hamparan luas, menjadi sumber ekonomi utama masyarakat. Setelah Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Desa Bongo resmi masuk wilayah Kabupaten Gorontalo.

Momentum penting terjadi pada 9 Mei 2004, ketika Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Muhammad menetapkan Bongo sebagai Desa Wisata Religius. Pada 2008, desa ini menjadi tuan rumah Festival Walima se-Provinsi Gorontalo.

Kini, sekitar 75% penduduk bekerja sebagai nelayan, 20% sebagai petani, dan sisanya di sektor lain seperti PNS, perdagangan, dan aparat keamanan. Letaknya yang berbukit di tepi Teluk Tomini menjadikan Bongo kaya potensi pesisir sekaligus menantang dalam pengelolaan lahan.

Hingga akhir 2010, Desa Bongo mencatat kemajuan pesat di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program-program pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 35% dari total 330 KK pada 2004, berkat sinergi dana APBN, APBD, PNPM Mandiri, dan swadaya masyarakat.

Pemerintah desa juga terus meningkatkan pelayanan, terutama bagi keluarga miskin, dengan fasilitas representatif dan aparatur yang berkualitas.

Dengan sejarah panjang, nilai religius, dan potensi alamnya, Desa Bongo terus melangkah sebagai desa pesisir yang berbudaya, produktif, dan berdaya saing.